cpnspppk.org - Para guru yang masuk kategori prioritas satu (P1) seleksi PPPK mulai melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit.
Pemeriksaan kesehatan ini untuk memenuhi persyaratan tahapan pemberkasan NIP PPPK guru 2023.
Ketua Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Kab Sampang (FGHLPGKS) Siti Rofiani mengungkapkan hari ini sebanyak 100 guru P1 telah melakukan medical check up di RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang.
"Hari ini Kabupaten Sampang sudah mulai medical check up untuk sejumlah surat keterangan," kata Bu Rofi, sapaan akrabnya kepada JPNN.com, Rabu (27/12).
Dia mengungkapkan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan bertahap. Setiap harinya RSUD akan memeriksa sekitar 100 guru P1.
Lantaran jumlah guru P1 sebanyak 519 orang, makan prosesnya berlangsung 5 hari.
Sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN), peserta yang lulus PPPK 2023 harus mengunduh file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, dengan keperluan "Persyaratan Pemberkasan NI PPPK" (ukuran maksimal 1000 KB, pdf).
Juga file scan Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, dengan keperluan "Persyaratan Pemberkasan NI PPPK" (ukuran maksimal 1000 KB, pdf).
Dengan tahapan pemberkasan NIP PPPK guru 2023 ini, Rofi optimistis apa yang disampaikan bupati Sampang tercapai bahwa guru P1 akan mengantongi nomor induk Kepegawaian segera diselesaikan.
Sebelumnya, Siti Rofiani mengungkapkan tidak ada satu pun guru P1 yang tersisa tahun ini.
Semuanya diangkat PPPK, karena formasi yang disiapkan pemkab sesuai jumlah guru lulus PG atau P1.
Dia mengungkapkan sebenarnya jumlah guru P1 di Sampang sebanyak 522.
Namun, dalam perjalanannya terdapat 3 guru yang mengundurkan diri.
Akhirnya dari 522 formasi untuk P1, yang diangkat tahun ini hanya 519 orang.
Mengenai sisa 3 formasi ini, kata Bu Rofi, sebenarnya sudah dikomunikasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk diisi guru honorer K2 atau P2.
Namun, BKPSDM tidak bisa mengambil kebijakan tersebut karena belum ada petunjuk dari BKN.
Sikap BKPSDM ini bisa dimengerti Rofi dan kawan-kawannya. Sebab, dalam seleksi PPPK guru 2023, tidak dibuka formasi untuk P2, P3 hingga pelamar umum.
"Kemarin itu saat pendaftaran honorer K2 dan P3 hanya bisa sampai pada pendataan saja. Begitu seleksi PPPK guru dimulai, mereka tidak bisa ikut karena pemkab tidak membuka formasinya," terang Rofi.
Rofi dan kawan-kawannya makin bergembira karena Bupati Sampang H. Selamet Junaidi sudah memberikan bocoran mengenai pengangkatan PPPK guru 2023.
Direncanakan penerbitan NIP PPPK 2023 paling cepat Februari dan paling lambat April 2024.
"Kami yakin janji Pak Bupati ditepati karena selama ini beliau tidak pernah ingkar. Insyaallah paling lambat April 2024 kami sudah diangkat PPPK," tuturnya.
Rofi menilai Haji Selamet merupakan sosok bupati yang konsisten membela nasib honorer.
Perencanaannya pun matang dilakukan bertahap. Dimulai dari menghabiskan P1 lebih dahulu, kemudian P2 dan P2.
"Agar program Pak Bupati berkelanjutan, maka layak dilanjutkan pada periode kedua. Semoga Bapak Haji Selamet bisa menjadi bupati lagi," cetus Siti Rofiani. (esy/jpnn)
Dapatkan Berita Terupdate dan Terlengkap cpnspppk.org di Google News DISINI