cpnspppk.org - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggodok aturan baru yang memungkinkan para guru berpendidikan non sarjana di daerah untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tepatnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, di desa-desa yang kurang terjamah banyak tenaga guru yang pendidikannya belum sampai sarjana. Padahal, para tenaga pendidik ini sudah mengabdi lama sebagai guru. Sementara dalam aturannya sendiri, dibatasi guru ASN minimal berlatar belakang sarjana.
"Juga dengan penyelesaian guru-guru di desa-desa yang selama ini belum sarjana, baru lulus SMA tapi pengabdiannya sudah sangat lama di desa-desa yang selama ini belum tersentuh. Kan mereka tidak bisa diangkat PPPK," kata Anas, ditemui di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).
Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah menggodok aturan baru dalam bentuk Peraturan Menteri PANRB (PermenPAN) yang memungkinkan guru-guru yang telah lama mengabdi di desa bisa diangkat menjadi ASN.
"Nah nanti kita akan terbitkan PermenPAN baru karena pengabdian mereka yang cukup lama. Tentu kami akan laporkan total jumlah finalnya setelah mendapat arahan Presiden, nanti PermenPAN akan kita terbitkan untuk pengangkatan mereka yang sudah lama mengabdi di desa-desa," jelasnya.
"Sementara orang di desa-desa, orang sudah mengajar puluhan tahun, 25 tahun, hanya karena tidak sarjana dia tidak bisa diangkat PPPK. Nanti kita seleksi," sambungnya.
Anas mengatakan, konsep pemberian afirmasi bagi guru daerah telah diterapkan di Papua. Menurutnya, kalau menunggu guru berstatus pendidikan sarjana untuk bertugas di Papua, tidak akan ada guru di desa-desa setempat.
"Papua itu kalau menunggu sarjana tidak akan ada di desa-desa guru-guru, termasuk juga di SD-SD, SMP. Kita beri afirmasi khusus di Papua," ujarnya.
Persoalan ini juga menjadi salah satu bahasan saat dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara kemarin. Untuk selanjutnya, pihaknya akan menunggu arahan lanjutan dari Jokowi menyangkut masalah ini.
"Papua sudah jalan. Nah nanti yang ini (daerah lain) tinggal menunggu arahan Bapak Presiden. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, segera kita ambil langkah," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Anas juga sempat mengadakan pertemuan dengan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Pada kesempatan itu, Nadiem mengatakan, pemerintah akan menyiapkan insentif mendorong sekaligus mengapresiasi tenaga guru yang bekerja di daerah-daerah, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
"Kami mendorong, mengakselerasi, dengan bantuan KemenPan-RB, bersama berkolaborasi untuk memastikan janji kita merekrut 1 juta guru PPPK itu terjadi di akhir tahun 2024," kata Nadiem, ditemui selepas acara.
"Kedua, untuk memastikan karir guru dan ketersediaan guru di daerah-daerah yang paling tertinggal dan terluar itu ada. Jadi bagaimana mekanismenya, kita menghargai karir guru dan ketersediaan guru di daerah-daerah yang paling terluar dan tertinggal itu ada," sambungnya.
Selaras dengan itu, Kemendikbud Ristek bersama Kementerian PANRB akan bekerja sama dalam menyusun kebijakan baru. Salah satu yang akan tercantum di dalamnya, adanya insentif untuk tenaga guru yang bekerja di sejumlah daerah, termasuk daerah 3T.
Dapatkan Berita Terupdate dan Terlengkap cpnspppk.org di Google News DISINI