cpnspppk.org - Dalam dialog terbuka yang digelar Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di Edutorium UMS di Solo, Rabu (22/11), calon presiden (capres) nomor satu Anies Baswedan menyoroti pemerataan pembangunan di bidang pendidikan.
Salah satu keresahan dalam bidang pendidikan yakni terkait regulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dimana dalam hal ini dirasa masih merugikan sekolah swasta. Pasalnya guru swasta yang lulus PPPK akan ditarik oleh pemerintah untuk mengabdi di sekolah negeri.
“Semua yang diangkat dengan PPPK, mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta. Karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia. Itulah yang saya maksud diskriminasi, seakan-akan mereka yang di swasta bukan bagian dari Pemerintah Indonesia. Tidak benar, mereka biasa tetap mengajar di negeri maupaun swasta,” ungkapnya.
Menurutnya perlu ada perubahan cara pandang mengenai hal tersebut. Dikatakan Anies, negara seharusnya tetap harus menghargai jasa guru-guru swasta tersebut.
Mengingat dalam hal ini swasta telah melakukan investasi jangka panjang dengan mendidik para guru, dan dosen swasta. Namun, tiba-tiba harus dipindah oleh negeri.
“Justru hal tersebut harus dibalik, negara harus investasi pada guru dan dosen swasta supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang tertinggi. Jadi harus diubah cara pandangnya," tegasnya. (ian/dam)
Dapatkan Berita Terupdate dan Terlengkap cpnspppk.org di Google News DISINI