KBRN, Banyuwangi – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Upaya ini diwujudkan melalui dukungan terhadap transformasi digital aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang tengah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan hadir dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bansos, Kamis (2/10/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Langkah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola bansos berbasis teknologi dan integrasi data nasional. Pemerintah berharap, melalui digitalisasi, penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena karakter wilayahnya yang beragam — mulai dari pesisir, pegunungan, hingga daerah dengan keterbatasan jaringan komunikasi.
Aplikasi Perlinsos dirancang sebagai pintu utama bagi masyarakat untuk mendaftar bansos secara mandiri maupun melalui pendamping. Sistem ini dilengkapi fitur pemindaian wajah (face recognition) dan sinkronisasi data lintas lembaga, guna mencegah penerimaan ganda serta meningkatkan validitas penerima manfaat.
Menurut Iwan Herniwan, digitalisasi bansos sejalan dengan agenda pemerintah dalam membangun sistem pengadaan yang transparan, efisien, dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian penting dari reformasi tata kelola layanan publik.
“Penerapan sistem terintegrasi akan meminimalkan moral hazard dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Iwan.
Selain LKPP, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, Kemendagri, Kementerian PANRB, BPS, serta Bank Dunia. Bupati Banyuwangi turut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program percontohan ini.
Iwan menambahkan, LKPP siap berkolaborasi dalam memperkuat integritas dan efisiensi program perlindungan sosial. Ia optimistis keberhasilan digitalisasi bansos akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan digitalisasi bansos akan memperkuat sistem yang kredibel, efisien, dan bebas dari praktik koruptif,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan implementasi nasional program digitalisasi bansos pada 2026, dengan LKPP berperan memastikan tata kelola pengadaan dan distribusi bantuan berjalan transparan serta tepat sasaran.