Pemerintah terus memperketat penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, sistem validasi kini berjalan lebih terintegrasi setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
Menurutnya, selama ini data penerima bansos berjalan sendiri-sendiri. Kini, melalui koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh data dari berbagai kementerian/lembaga telah digabungkan, diverifikasi, dan diperingkat dalam skema desil, dari Desil 1 (paling rentan) hingga Desil 10.
“Data penerima bansos kami perbarui secara berkala. Pendamping PKH juga melakukan home visit untuk memastikan keakuratannya,” kata Gus Ipul di Bandung, Kamis (25/9/2025).
Temuan Mengejutkan
Dari hasil pengecekan terhadap 12 juta rumah tangga penerima bansos, ditemukan:
-
1,9 juta KPM sudah tidak layak karena kondisi ekonomi membaik.
-
600 ribu NIK terindikasi menggunakan bansos untuk judi online (judol).
-
Ada penerima yang ternyata anggota TNI, Polri, ASN, hingga BUMN, yang jelas tidak berhak menerima.
Semua nama tersebut kini resmi dicoret dari daftar penerima.
Masih Bisa Ajukan Reaktivasi
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan, warga yang masih membutuhkan tetap bisa mengajukan reaktivasi melalui:
-
Pemerintah desa/kelurahan,
-
Aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos,
-
Pendamping PKH di lapangan.
“Kalau memang masih layak dan membutuhkan, silakan ajukan reaktivasi. Yang penting datanya harus bersih dulu,” tegasnya.
Uji Coba Digitalisasi Bansos
Kemensos juga tengah menguji coba penyaluran bansos digital di sejumlah daerah, salah satunya di Banyuwangi. Sistem ini memungkinkan masyarakat ikut mengawasi lewat fitur usul dan sanggah agar bantuan lebih transparan dan tepat sasaran.
“Transformasi digital ini akan membuat bansos lebih transparan, efisien, dan bisa menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” pungkas Gus Ipul.