Jakarta, 28 Mei 2025 – Pemerintah resmi memulai distribusi bantuan sosial (bansos) triwulan kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan total nilai mencapai Rp10 triliun. Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Hal ini diumumkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (28/5/2025) sore.
"Penyaluran sudah mulai dilakukan hari ini dan akan berlangsung secara bertahap," ujar Gus Ipul.
.jpeg)
Gus Ipul menjelaskan bahwa berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, proses distribusi bansos kali ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Dari hasil pembaruan data terbaru, sekitar 1,8 juta KPM dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos.
“Kami menemukan bahwa mereka termasuk dalam desil 6 ke atas, yang berarti kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan lebih mandiri. Mereka tidak lagi tergolong kelompok rentan seperti desil 1 hingga 3,” jelas Gus Ipul.
Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk 1,8 juta keluarga tersebut akan dialihkan kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, khususnya mereka yang tergolong miskin ekstrem.
"Proses pembaruan data akan terus kami lakukan agar bantuan lebih tepat sasaran," tambahnya.
Gus Ipul juga menerangkan bahwa pembaruan DTSEN dilakukan melalui dua jalur:
-
Jalur formal dengan mengintegrasikan data antarlembaga,
-
Jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, di mana masyarakat dapat memberikan masukan atau sanggahan terhadap data yang tersedia.
“Kami mengimbau masyarakat untuk melengkapi persyaratan dalam aplikasi jika ingin mengajukan usulan atau koreksi data,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa BPS telah merampungkan proses pemutakhiran DTSEN untuk periode bansos triwulan kedua ini.
Proses tersebut melibatkan kolaborasi dengan pendamping PKH serta kantor BPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Sekitar 12 juta keluarga telah kami cek langsung ke lapangan (ground check), dan sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan dimasukkan dalam data terbaru DTSEN,” ungkap Amalia.
Ia menambahkan bahwa pemutakhiran ini memadukan hasil survei BPS, data administrasi, serta hasil rekonsiliasi dengan data Dukcapil.
“Data yang telah diperbarui ini telah kami serahkan ke BPKP untuk proses validasi akhir. Tujuannya adalah agar distribusi bantuan sosial dapat tepat sasaran,” pungkasnya.