cpnspppk.org - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas diperintahkan secara langsung oleh Presiden Jokowi agar dapat menemukan solusi dari banyaknya calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos seleksi.
Disampaikan oleh Menpan RB, seleksi PPPK yang dilaksanakan Maret 2023 lalu nyatanya menghasilkan banyak peserta tes yang tidak lulus. Sebagai contoh, pada tingkat kelulusan tenaga PPPK profesi dosen saja hanya sebanyak 31 persen.
Menurut Menpan RB sedikitnya jumlah peserta yang berhasil lulus seleksi PPPK salah satunya diakibatkan dari tingginya ‘passing grade’ atau nilai ambang batas yang diajukan instansi pembina.
Selain itu, terdapat alasan lain dari ketidaklulusan mereka pada tes PPPK yaitu karena banyaknya peserta yang gagal dalam menguasai kompetensi teknis sesuai syarat yang diminta panitia seleksi.
“Kami buat skenario yang dilaporkan ke Presiden. Bapak Presiden perintahkan kepada kami, kaji terkait beberapa kemungkinan apakah itu perankingan atau seperti yang lain,” kata Menpan RB Azwar Anas di sekitar Istana Negara Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Dikutip oleh BeritaSoloRaya.com dari Antara.
Selanjutnya Menpan RB menyebut jika banyaknya kelulusan yang gagal mungkin karena tingginya passing grade yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
“Banyak sekali yang tidak lulus bahkan tingkat kelulusan PPPK dosen itu total hanya 31 persen. Berarti ini soal passing grade yang diajukan instansi pembina yang tinggi atau kompetensi teknis banyak yang tidak bisa mereka kerjakan,” ujarnya.
Selain PPPK dosen, ada pula untuk PPPK pranata komputer, dengan penerimaan calon PPPK sebanyak tiga persen dari jumlah pendaftar total 10 ribu orang.
Padahal dari jumlah tersebut banyak pendaftar yang selama ini telah mengabdi kepada pemerintahan selama 10 hingga 15 tahun.
Sebelumnya, Menpan RB telah memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dapat membuat simulasi juga kajian terkini terkait kelulusan seleksi PPPK.
Hal itu dilakukan usai Kemenpan RB menerima banyak masukan di melalui media sosial maupun secara langsung terkait passing grade atau nilai ambang batas atau passing grade masing-masing instansi pembina.
“Saya sudah bahas soal passing grade dengan BKN. Pertama, kita sedang simulasi beberapa hal soal penyesuaian passing grade, untuk potensi ada afirmasi-afirmasi." Ujar Azwar Anas pada Mei lalu
Kemudian, ia melanjutkan jika Kemenpan RB akan mengumpulkan puluhan instansi pembina. Agar jika kedepannya ada kebutuhan instansi pembina dapat terjawab dari hasil rekrutmen yang ada.
"Karena tentu Kementerian PANRB harus mengetahui kebutuhan kompetensi dari instansi pembina masing-masing jabatan,” sambungnya.
Ia juga mengatakan jika dari reformulasi dan simulasi yang akan dilaksanakan oleh BKN, nantinya dapat diputuskan adanya potensi afirmasi untuk menentukan ambang batas di seleksi PPPK.
Tak cuma itu berbagai masukan yang masuk terkait passing grade juga telah dibahas di Kemenpan RB.
“Tapi tentu Kementerian PANRB dan BKN juga harus melibatkan instansi pembina, karena instansi pembina yang mengusulkan skema passing grade sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.***