cpnspppk.org - Jokowi sayang dan peduli dengan honorer dimana Presiden sedang mencarikan solusi yang tepat bagi non ASN.
Jokowi ingin MenpanRB segera menyelesaikan masalah yang terjadi pada tenaga honorer di seluruh daerah Indonesia.
Menteri PANRB, Azwar Anas menjelaskan kalau saat ini Kementeriannya sudah mencarikan beberapa opsi solusi yang masih dibahas dengan DPR, DPD sampai asosiasi pemerintah daerah seluruh Indonesia.
“Bapak Presiden Jokowi berharap ini ada jalan atau opsi terbaik. Tadi pagi beliau juga kembali menginstruksikan. Artinya tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan Presiden,” ujar Anas.
Anas menjelaskan kalau tahun 2018 sisa tenaga honorer hanya 444.687 yang biasa disebut sebagai tenaga honorer kategori II/THK 2.
Selama 5 tahun pula, pemerintah sudah memberi perintah agar tidak lagi merekrut tenaga honorer untuk bekerja di instansi pemerintah.
Tapi, karena berbagai dinamika sampai kekurangan pelayanan, rekrutmen tenaga honorer masih terus dilakukan.
“Pada sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan,” ujar Anas.
Dari data tahun 2022, total sudah ada 2,3 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia. Tapi, dari jumlah tersebut, hanya 1,8 juta yang mempunyai surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTHM dari pejabat pembina kepegawaian.
“Saat ini, Kementerian PANRB secara maraton telah bertemu dengan Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dan APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) untuk mencari opsi terbaik bagi penataan tenaga non-ASN. Jadi pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri, tapi kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN,” ujar Anas.
“Bahkan besok saya ke Kalimantan Timur untuk bertemu para gubernur di dalam APPSI guna membahas tenaga non-ASN ini,” imbuh Anas.
Anas juga akan terus menerus melakukan konsultasi dengan DPR sampai DPD untuk mencapai solusi terbaik dan kongkrit.
“Kami juga telah dan terus konsultasi dengan teman-teman di DPR maupun DPD, karena beliau-beliau juga punya concern terhadap masalah ini,” ujar Anas.
“Semua pembahasan opsi-opsi maupun alternatif kebijakan yang ada akan kami laporkan kepada Bapak Presiden,” pungkas Anas.
Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah mengangkat semua honorer menjadi ASN atau memprioritaskan saja.
Demikian informasi yang dapat cpnspppk.org berikan mengenai KABAR Baik! Presiden Jokowi Langsung Carikan Solusi Untuk Seluruh Honorer, Diangkat Jadi PPPK Salah Satunya, Alhamdulillah, Semoga ada manfaatnya untuk rekna-rekan guru semua.