cpnspppk.org - Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim melantik pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Pada kesempatan ini, ia menekankan perlunya penguatan komitmen dan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar yang telah memasuki episode ke-22.
Pejabat yang dilantik adalah 1) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani; 2) Staf Ahli Bidang Regulasi, Nur Syarifah; serta 3) Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta, Tatang Muttaqin.
Ketiga jabatan ini menurut Mas Nadiem, sapaan akrab Mendikbudristek, memiliki peran penting dalam melanjutkan transformasi sistem pendidikan Indonesia melalui gerakan Merdeka Belajar.
“Berkat gotong royong seluruh lapisan masyarakat, kebijakan transformatif yang dihadirkan telah memberikan dampak dan manfaat luar biasa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ucapnya saat melantik ketiga pejabat tersebut di Jakarta, Rabu (22/2).
Berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru, Mas Nadiem mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih membuka program pendidikan Guru Penggerak yang bertujuan untuk melahirkan para calon pemimpin pembelajaran di masa depan. Sudah ada lebih dari 56 ribu Guru Penggerak yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Banyak sekali praktik baik transformasi pembelajaran yang dilakukan oleh Guru Penggerak," ujarnya.
Tak hanya itu, komitmen Kemendikbudristek untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru hingga saat ini menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Nadiem menyebutkan lebih dari 293 ribu guru honorer sudah diangkat menjadi ASN melalui program ASN PPPK yang diselenggarakan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Menindaklanjuti capaian tersebut, Mendikbudristek secara khusus berpesan kepada Dirjen GTK untuk terus menjalankan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, termasuk mengawal pengadaan guru PPPK. “Perlu memastikan guru yang diangkat menjadi pegawai pemerintakan terjamin kompetensi dan kualitasnya,” tekan Nadiem.
Berikutnya, Dirjen GTK juga diminta untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan GTK yang berkualitas di seluruh Indonesia.
Kemudian, terkait regulasi, salah satu capaian terbesar Kemendikbudristek adalah disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Mendikbudristek mengatakan saat ini semua perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia telah membentuk Satuan Tugas PPKS. Targetnya, semua perguruan tinggi memiliki Satgas PPKS guna mewujudkan kampus merdeka dari kekerasan seksual guna memastikan mahasiswa dapat belajar dengan aman dan nyaman.
Sementara itu, untuk mendukung akselerasi transformasi sistem pendidikan, Mendikbudristek memandang perlunya transformasi regulasi.
Oleh karena itu, Staf Ahli Bidang Regulasi memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi dalam penyiapan atau perubahan regulasi terkait pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
“Staf Ahli Bidang Regulasi juga berperan penting dalam harmonisasi regulasi dengan kementerian/lembaga dan pihak-pihak lain, bahkan juga deregulasi atau simplifikasi regulasi jika diperlukan,” urai Nadiem lebih lanjut.
Kemudian, hal lain yang saat ini menjadi prioritas Kemendikbudristek adalah manajemen talenta. Dengan sistem manajemen talenta yang lebih terorganisir dan terstruktur, Nadiem meyakini akan terjadi peningkatan signifikan pada capaian prestasi pelajar Indonesia di ajang talenta pada tingkat nasional dan internasional.
Berdasarkan data tahun lalu, terdapat lebih dari 4 ribu prestasi yang berhasil ditorehkan Indonesia pada berbagai ajang kompetisi.
Ke depan, Kemendikbudristek akan membuka ruang yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk menyalurkan bakat dan minatnya guna memastikan mereka mendapatkan apresiasi yang layak.
“Untuk itulah secara khusus kami menugaskan Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta untuk memberikan rekomendasi terkait manajemen talenta, serta memanfaatkan jejaring talenta yang telah terbentuk saat ini untuk dapat semakin memperkuat prestasi anak bangsa,” pungkasnya.
Mengenai pengumuman hasil seleksi PPPK tahun 2022 kemdikbud memberikan sejumlah alasan mengapa pengumuman ditunda, oleh karena itu simak penjelasan lengkap kemdikbud dibawah ini.
Sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengumuman kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2022 akan diumumkan pada minggu ke-4.
Pengumuman PPPK Guru 2022 tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani kepada Kompas pada, Jumat (3/2/2023) lalu.
Nunuk mengatakan, Paselnas akan mengumumkan hasil PPPK Guru 2022 sekitar minggu ketiga atau keempat bulan Februari sesuai arahan BKN.
Memasuki Minggu ke-4 namum belum terdapat informasi lebih lanjut mengenai pengumuman PPPK Guru 2022.
Sesuai jadwal resmi yang ditetapkan Paselnas pengumuman PPPK Guru 2022 awalnya diumumkan pada 2-3 Februari 2023.
Namun, hingga melewati minggu ke-3 dan memasuki Minggu ke-4 bulan Februari 2023 belum ada informasi lebih lanjut mengenai pengumuman PPPK Guru 2022.
Penundaan jadwal pengumuman PPPK Guru 2022 adalah bagian dari langkah perjuangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) agar dapat memaksimalkan formasi yang tersedia.
Nunuk Suryani menjelaskan, setelah dilakukan seleksi ASN PPPK 2022. Untuk formasi pelamar prioritas 1 (P1), pelamar prioritas 2 (P2).
Dan pelamar prioritas 3 (P3) serta pelamar umum, masih terdapat formasi yang kosong dan kuota yang belum terserap, terangnya.
Maka dari itu, perlu diperjuangkan agar ASN PPPK yang direkrut menjadi lebih banyak jumlahnya.
"Kami melihat masih ada formasi yang tidak dilamar, sehingga kami ingin memperjuangkan formasi kosong.
Hal itu agar dapat diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi.
Saya harap hal ini dapat dipahami, karena kami ingin jumlah ASN PPPK yang diterima lebih banyak," kata dia dalam keterangannya, Jumat (3/2/2023).
Nunuk membeberkan, Kemendikbud Ristek dapat memberikan rekomendasi penempatan di sekolah lain bagi guru yang saat ini bekerja, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya.
Untuk itu, dalam rangka optimalisasi dan pemberian rekomendasi tersebut, perlu adanya penundaan pengumuman.
Hal itu agar persoalan kuota yang belum terserap dan penataan penempatan guru dapat terselesaikan.
"Langkah optimalisasi formasi dan sinkronisasi data ini membutuhkan waktu. Sehingga berimplikasi pada penundaan pengumuman hasil seleksi," ucap Nunuk.
Dia meminta pengertian atas penundaan pengumuman seleksi guru PPPK 2022. Tujuannya, tak lain agar kesempatan menjadi ASN PPPK semakin terbuka untuk diisi.
"Insya Allah Panselnas akan mengumumkan hasilnya sekitar minggu ketiga. Atau keempat bulan Februari sesuai arahan BKN," ungkap Nunuk.
Dia menambahkan, pemerintah tetap berkomitmen untuk tidak pernah berubah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru menjadi guru PPPK, demi pendidikan Indonesia yang lebih baik.
Demikian informasi yang dapat cpnspppk.org berikan semoga hasil seleksi PPPK 2022 segera di umumkan PANSELNAS dan semoga seluruh guru bisa lulus dengan nilai yang memuaskan.