cpnspppk.org - Presiden Joko Widodo secara tegas memerintahkan MenPAN-RB Azwar Anas untuk segera mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan para honorer di daerah.
Sudah tercatat bahwa jumlah para tenaga honorer sekitar 2,7 juta orang yang masuk pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022.
Instruksi langsung dari Presiden Jokowi ini disampaikan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, 23 Februari 2023.
Ternyata hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut mengundang reaksi dari para guru lulus passing grade (PG) seleksi PPPK tahun 2021.
Adapun diketahui bahwa guru lulus PG ini sebagaimana disebutkan dalam PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 adalah Prioritas satu (P1) untuk diangkat PPPK.
Tetapi, ada problem yang telah terjadi selama satu tahun empat bulan, yang dimana belum ada tanda-tanda mereka akan diangkat menjadi ASN PPPK.
Seperti yang sudah disampaikan oleh Nuriah, S.Pd., pengurus pusat forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) sebagai salah satu perwakilan yang menyuarakan nasib P1.
"Pak Jokowi bicara di Rakernas APPSI, kira-kira tahu enggak ya dengan masalah guru honorer ini? 193.954 guru P1 saat ini nasibnya bagai di ujung tanduk," kata Nuriah dikutip rakyatbengkulu.com dari jpnn.com.
Nuriah telah mengungkapkan dari jumlah P1 yang sekitar 193.954 itu ada yang usianya kritis.
Apabila pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2022 tertunda terus, akan dipastikan cukup banyak honorer yang tinggal setahun dua tahun menikmati status ASN.
"Apakah Presiden Jokowi tega melihat para pahlawan tanpa tanda jasa ini pensiun sebagai honorer," keluh Nuriah.
Dia sangat memohon kepada Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan instruksi kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim agar segera menyelesaikan masalah guru honorer ini.
Tahapan seleksi yang sudah lama selesai, tetapi sampai hari ini tanpa kejelasan kapan diumumkan.
"Sudah lelah kami bersuara, tetapi suara kami dianggap angin lalu. Kami sudah mengikuti semua aturan pemerintah, tetapi hak kami kapan diberikan," ujar Nuriah.
Selain Nuriah, Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih juga meminta Presiden Jokowi agar menerbitkan Keppres pengangkatan P1 menjadi PPPK.
Heti Kustrianingsih yakin dengan Keppres yang akan merubah nasih para P1. Sehingga pihak Pemda tidak akan berpikir dua kali untuk mengangkat sekitar 193.954 honorer menjadi PPPK.
Dia juga menilai Presiden Jokowi harus menyelamatkan nasib para P1 dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.
Karena, tidak menutup kemungkinan bisa saja P1 akan tergeser oleh adanya P2 hingga P4.
"Sudah rahasia umum, tes observasi itu dasar penilaiannya bisa dipermainkan. Berbeda dengan P1 yang benar-benar diseleksi berkali-kali," kata Heti Kustrianingsih.
Heti Kustrianingsih juga mengungkapkan kekhawatirannya akan nasib dari P1, bukan hanya soal penghapusan honorer, tetapi juga ketika pengumuman nanti mereka tersingkir oleh P2 hingga P4.
Menurutnya apabila hal tersebut terjadi sangat tidak adil P1 dikalahkan P2 dan P3 yang tidak lulus tes PPPK 2021 maupun belum pernah ikut tes.
"Pak Jokowi, tolonglah kami. Selamatkan kami dari tindakan kesewenang-wenangan," tegas Heti.
Demikian informasi yang dapat cpnspppk.org berikan mengenai Akhirnya Presiden Jokowi Turun Tangan Terkait Pengumuman Hasil Kelulusan Guru Honorer P1-P4 Jadi PPPK, Semoga ada manfaatnya untuk rekan-rekan guru semua.